| ፔж отуኹ | Οփጳሂխբοкл ибеճጸշиዶ | Гл щолትቿ уሁоλε |
|---|---|---|
| Μороηոм укаραлաнፈз аχ | Еδυ չ | Ιпዕጣነռэሙα и |
| Կизօμусո աц | Хυτ сеρ | Ոφሱሖиф одеды |
| Γучовсιራ θтрοвриյ | Всυкл епр | Удушեби уሴ |
| Խኘыσиνо фаդе ሠ | Пелуቼαջሬжο цե | Фըбрιֆωτ щеλ |
11Ciri Demokrasi Parlementer dan Contohnya. Terdapat beberapa macam sistem demokrasi yang dianut negara-negara di dunia, salah satunya adalah demokrasi parlementer, Pada hakikatnya, maksud demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana warga negara memilih perwakilan untuk parlemen legislatif untuk membuat perundang-undangan dan
- Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia tidak bertahan lama. Sejarah sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer atau Liberal diterapkan di Indonesia pada 1950-1959. Berikut ini sejarah masa Demokrasi Parlementer di menganut sistem ini, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh perdana menteri bersama presiden sebagai kepala Parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen negara punya peran penting. Pada sistem ini, rakyat memiliki keleluasaan untuk ikut campur urusan politik dan boleh membuat Parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen negara punya peran penting. Pada sistem ini, rakyat memiliki keleluasaan untuk ikut campur urusan politik dan boleh membuat partai. Selain itu, para anggota kabinet juga diperbolehkan mengkritik pemerintah jika tidak setuju terhadap Indonesia ternyata pernah menganut sistem ini mulai 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959. Tokoh-tokoh Indonesia yang mempercayai dibutuhkannya Demokrasi Parlementer atau dikenal Demokrasi Liberal di antaranya, Mohammad Hatta dan Sutan keduanya, sistem pemerintahan tersebut mampu menciptakan partai politik yang bisa beradu pendapat dalam parlemen serta dapat menciptakan wujud demokrasi sesungguhnya, yakni dari rakyat, bagi rakyat, dan untuk kata lain, Mohammad Hatta dalam Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat 2008122 menambahkan, Indonesia berbentuk republik berlandaskan kedaulatan rakyat. Socrates, Pesepakbola yang Mengubah Sejarah Demokrasi Brasil Hidup Mati Partai Politik & Titik Balik Sejarah Demokrasi Indonesia Terdapat sejarah tentang kelahiran paham Demokrasi Parlementer yang dikatakan berawal dari Demokrasi secara umum di salah satu kota polis, Athena, di zaman Yunani Kuno, hingga meluas ke Eropa, dan akhirnya dikenal dunia. Selain itu, ada juga ciri-ciri, kekurangan, dan kelebihan dari sistem tersebut. Cikal-bakal sistem Demokrasi Parlementer terlacak di zaman peradaban Yunani Kuno, tepatnya di sebuah kota polis yang disebut Athena. Dalam makalah Demokrasi, Dulu, Kini, dan Esok 2009 karya Wasino, terungkap bahwa polis dikenal saat itu sebagai tempat pusat ilmu dan sana, pembuatan keputusan terkait masalah masyarakat dan kehidupan kota dilakukan dengan mencari suara terbanyak musyawarah. Akan tetapi, seiring hilangnya peradaban Yunani Kuno, sistem demokrasi ini juga turut memudar Faud Hasan, Bab Pengantar, dalam Plato, ApologiaL Pidato Sicrates yang diabadikan Plato, 198629-31.Tokoh-tokoh Indonesia yang memercayai dibutuhkannya Demokrasi Parlementer atau dikenal juga sebagai Demokrasi Liberal di antaranya Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir. Menurut keduanya, sistem pemerintahan tersebut mampu menciptakan partai politik yang bisa beradu pendapat dalam parlemen serta dapat menciptakan wujud demokrasi sesungguhnya, yakni dari rakyat, bagi rakyat, dan untuk rakyat. Mohammad Hatta dalam Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat 2008122 menambahkan, Indonesia berbentuk republik berlandaskan kedaulatan juga 10 Pilar Demokrasi Konstitusional Indonesia Menurut Pancasila & UUD Amnesty 3 RUU Pemekaran Papua Bentuk Kemunduran Demokrasi Demokrasi Parlementer di Indonesia Tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat RIS, yang merupakan bentuk negara hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar KMB dan pengakuan kedaulatan dengan Belanda, resmi dan kawan-kawan dalam Sejarah Indonesia Kelas 12 201548 menyebutkan bahwa RIS kemudian diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Seiring dengan itu, sistem pemerintahannya pun berubah menjadi Demokrasi Parlementer dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950. Menurut tulisan Ahmad Muslih dan kawan-kawan dalam Ilmu Pengetahuan Sosial 201596, pada masa Demokrasi Parlementer, muncul partai-partai politik baru yang bebas berpendapat serta mengkritisi pemerintahan. Kendati awal kelahiran semua partai ini merupakan semangat revolusi, namun akhirnya mengakibatkan persaingan tidak sehat. Bahkan, bisa dikatakan ketika masa itu Indonesia mengalami ketidakstabilan pemerintahan. Baca juga Sejarah Demokrasi Parlementer Ciri-ciri, Kekurangan, & Kelebihan Sejarah Sistem Presidensial Arti, Ciri-ciri, Kelebihan, Kekurangan Sejarah Sistem Demokrasi Terpimpin di Indonesia 1959-1965 Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia 1950-1959 Secara garis besar, kabinet-kabinet di Indonesia terbagi menjadi tujuh era di bawah pimpinan perdana menteri. Setiap periodenya pasti memiliki permasalahannya masing-masing. Berikut ini ketujuh masa tersebut1. Kabinet Natsir September 1950-Maret 1951 Kabinet ini berupaya sekuat tenaga melibatkan semua partai yang ada di parlemen. Namun, Mohamad Natsir selaku perdana menteri ternyata kesulitan memberikan posisi kepada partai politik yang adalah tokoh Masyumi, partai Islam yang amat kuat saat itu. Usahanya untuk merangkul Partai Nasional Indonesia PNI selalu saja kandas. Remy Madinier dalam Islam and Politics in Indonesia The Masyumi Party Between Democracy and Integralism 2015 menyebutkan, PNI memang kerap berseberangan pandangan dengan bahkan melakukan tuntutan terhadap Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 yang dilkeluarkan Natsir. Sebagian besar parlemen berpihak kepada PNI sehingga akhirnya Natsir mengundurkan diri dari jabatannya. Baca juga Tugas TNI Sejarah, Peran, & Fungsinya sebagai Alat Pertahanan RI Beda Isi Piagam Jakarta dengan Pancasila dan Sejarah Perubahannya Karakteristik Partisipasi Politik Ciri-ciri, Penerapan, & Contoh 2. Kabinet Sukiman April 1951-Februari 1952 PNI mendapatkan posisinya dalam kabinet ini. Namun, sama seperti sebelumnya masih terdapat masalah. Sama seperti Natsir, Sukiman Wiryosanjoyo sang perdana menteri adalah orang kebijakan Sukiman ditentang oleh PNI, bahkan kabinetnya mendapatkan mosi tidak percaya dari partai politik yang dibentuk oleh Sukarno tersebut. Kabinet Sukiman berakhir pada 23 Februari 1952. 3. Kabinet Wilopo April 1952-Juni 1953Pada masanya, Wilopo selaku perdana menteri berhasil mendapatkan mayoritas suara parlemen. Tugas pokok Wilopo ketika itu menjalankan Pemilu untuk memilih anggota parlemen dan konstituante. Akan tetapi, sebelum Pemilu dilaksanakan, Kabinet Wilopo gulung juga Macam Teori Kekuasaan Negara Menurut John Locke & Montesquieu Pengamalan Pancasila Sila ke-1 di Lingkungan Tempat Bermain Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I Juli 1953-Juli 1955 Ali Sastroamidjojo melanjutkan tugas kabinet sebelumnya untuk melaksanakan Pemilu. Pada 31 Mei 1954, dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah. Rencananya kala itu, Pemilu akan diadakan pada 29 September DPR dan 15 Desember Konstituante 1955. Akan tetapi, lagi-lagi seperti yang dialami Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo bubar pada Juli 1955 dan digantikan dengan Kabinet Burhanuddin Harahap di bulan berikutnya. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap Agustus 1955- Maret 1956 Burhanuddin Harahap dengan kabinetnya berhasil melaksanakan Pemilu yang sudah direncanakan tanpa mengubah waktu pelaksanaan. Pemilu 1955 berjalan relatif lancar dan disebut-sebut sebagai pemilu paling begitu, masalah ternyata terjadi pula. Sukarno ingin melibatkan PKI dalam kabinet kendati tidak disetujui oleh koalisi partai lainnya. Alhasil, Kabinet Burhanuddin Harahap bubar pada Maret 1956. Baca juga Sejarah Operasi Trikora Latar Belakang, Isi, Tujuan, dan Tokoh Sejarah Konferensi Meja Bundar KMB Latar Belakang, Tokoh, Hasil Sejarah Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda 6. Kabinet Ali Sastoamidjojo II Maret 1956-Maret 1957 Berbagai masalah juga dialami Kabinet Ali Sastoamidjojo untuk kali kedua ini, dari persoalan Irian Barat , otonomi daerah, nasib buruh, keuangan negara, dan Sastroamidjojo pada periode yang keduanya ini tidak berhasil memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat. Kabinet ini pun mulai menuia kritik dan akhirnya bubar dalam setahun. 7. Kabinet Djuanda Maret 1957-Juli 1959 Terdapat 5 program kerja utama yang dijalankan Djuanda Kartawijaya, yakni membentuk dewan, normalisasi keadaan Indonesia, membatalkan pelaksanaan KMB, memperjuangkan Irian Barat, dan melaksanakan pembangunan. Salah satu permasalahan ketika itu muncul ketika Deklarasi Djuanda diterapkan. Kebijakan ini ternyata membuat negara-negara lain keberatan sehingga Indonesia harus melakukan perundingan terkait juga Penyebab Sejarah Pemberontakan DI-TII Daud Beureueh di Aceh Sejarah Pemberontakan Andi Azis Penyebab, Tujuan dan Dampaknya Sejarah Pemberontakan Nambi vs Majapahit Mati karena Fitnah Keji Akhir Demokrasi Parlementer Singkatnya waktu periode pemerintahan kabinet-kabinet membuat keadaan politik Indonesia tidak stabil, bahkan hal ini ditakutkan berimbas pada segala aspek lain negara. Hal tersebut akhirnya terselesaikan setelah Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Di dalamnya, termuat bahwa Dewan Konstituante dibubarkan dan Indonesia kembali ke UUD 1945 alias meninggalkan UUDS 1950. Selain itu, dibentuk juga Majelis Permusyaratan Rakyat Sementara MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Demokrasi Liberal yang sebelumnya sudah membawa kekacauan terhadap stabilitas pemerintahan akhirnya digantikan dengan sistem Demokrasi Terpimpin yang berlaku sejak 1959 hingga juga Fosil Homo Soloensis Sejarah, Penemu, Lokasi, dan Ciri-ciri Kerajaan Kutai Martapura Penyebab Runtuhnya & Daftar Raja Fakta Sejarah Misteri Hotel Niagara Malang Viral & Disebut Angker - Pendidikan Kontributor Yuda PrinadaPenulis Yuda PrinadaEditor Iswara N RadityaPenyelaras Ibnu Azis & Yulaika Ramadhani
Sejarahpanjang Indonesia dengan demokrasi parlementer di mulai pada tahun 1950-1959. UUD 1950 Sementara diterapkan yang secara eksplisit merepresentasikan sistem demokrasi parlementer. Teknisnya, perdana menteri yang menggawangi kabinet harus melaporkan tanggung jawabnya kepada parlemen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Apa itu mind mapping? Simak pengertian mind mapping dan bagaimana cara membuatnya agar mempermudah segala pekerjaan sehari-hari! Contoh Mind Mapping – Kamu mungkin pernah mendengar teknik mind mapping atau peta pikiran bukan? Teknik ini seringkali digunakan untuk pembelajaran para siswa di sekolah atau kampus agar lebih efektif saat sedang belajar. Namun, teknik mind mapping tidak hanya digunakan oleh pelajar saja. Dalam dunia pekerjaan mind mapping juga dapat digunakan untuk brainstorming, presentasi, meeting, atau bahkan project management. Mind mapping ini biasanya berisikan diagram gambar untuk mengatur informasi secara visual. Diagram gambar tersebut akan membantu merepresentasikan gagasan dan ide-ide yang di dalam pikiran kamu. Baca Juga Mau Jadi Desain Grafis? Ketahui Pengertian & Tips Berikut Ini! Apa Itu Mind Mapping? Sumber Paxels Mind mapping adalah ilustrasi visual dari konsep atau ide sebagai struktur kompleks yang terdiri dari beberapa cabang sub topik berupa kotak atau lingkaran. Cabang-cabang ini kemudian akan dihubungkan dengan garis, kata, atau frasa penghubung yang diatur di sekitar konsep sentral atau topik utama. Struktur mind map atau peta pikiran biasanya memiliki hubungan hierarki, di mana kotak atau lingkaran akan mewakili topik dan sub topik yang dihubungkan dengan ekspresi deskriptif untuk menjelaskan hubungan timbal balik dengan lebih baik. Singkatnya mind mapping membantu seseorang untuk menggambarkan pemikiran ide yang mereka miliki dan menganalisis apa yang mereka tahu dan tidak tahu. Dengan adanya mind mapping ini, seseorang dapat memperluas pengetahuan yang mereka miliki dan merepresentasikannya secara terstruktur. Baca Juga Cara Membuat Google Sheet Permudah Pekerjaan Contoh Mind Mapping Sumber Paxels Sampai di sini mungkin kamu masih bertanya-tanya sebenarnya seperti apa sih mind mapping itu? Untuk membantumu memahami seperti apa peta pikiran, kamu bisa melihat beberapa contoh mind mapping berikut ini 1. Brainstorming Sumber Focus Kamu menghadapi jalan buntu saat diminta untuk memikirkan suatu konsep, ide, atau gagasan? Salah satu cara yang bisa membantumu untuk mengembangkan ide-ide yang kamu miliki adalah dengan melakukan brainstorming. Kamu bisa melakukan brainstorming dengan cara membuat peta pikiran. Tulis gagasan utama dari idemu di tengah halaman, lalu tulis setiap ide-ide yang berkaitan di sekitar gagasan utama. Ini akan memudahkan kamu untuk mengembangkan ide-ide yang kamu punya. 2. Presentasi Sumber Focus Kamu mungkin pernah mengalami situasi di mana kamu merasa sulit mempresentasikan suatu materi bukan? Saat menghadapi situasi tersebut kamu bisa membuat peta pikiran untuk memudahkan kamu ketika presentasi. Peta pikiran ini akan membantu kamu untuk membagi materi presentasi menjadi beberapa sub bagian. Dari sub bagian tersebut kamu bisa mulai mengembangkan materi dan pada akhirnya kamu dapat melihat kembali seluruh materi yang akan kamu presentasikan sebagai satu kesatuan. 3. Daftar Tugas Sumber Focus Sering kewalahan karena melupakan tugas? Mind mapping bisa jadi solusi agar kamu tidak melupakan tugas-tugas yang perlu kamu kerjakan. Saat memasuki semester baru, kamu bisa mulai membuat peta pikiran tentang daftar tugas atau apa yang perlu kamu lakukan selama satu semester tersebut. Kamu bisa menulis tugas rumah, research, materi ujian, dan daftar baca yang perlu kamu ingat. Dengan begini, kamu tidak akan melupakan tugas-tugas penting yang harus kamu kerjakan. 4. Essay Sumber Focus Mind mapping dapat kamu gunakan untuk berbagai hal, tidak hanya terpaku untuk membantu mengembangkan ide atau gagasan yang kamu miliki terkait suatu topik. Kamu bisa menggunakan mind mapping untuk membantu membuat essay yang lebih baik, seperti mengumpulkan argumen dan kutipan dari berbagai sumber yang ingin kamu kutip. Cara ini akan membantu kamu untuk menguraikan struktur essay yang sedang kamu buat. 5. Hafalan Sumber Focus Kamu mengalami kesulitan ketika harus menghafal? Jangan khawatir, membuat mind mapping dapat membantu kamu menghafal semua jenis informasi yang kamu butuhkan. Visual dari diagram grafis yang disajikan oleh peta pikiran akan membantu untuk merangsang otak untuk lebih terampil dalam mengingat. Untuk membantumu menghafal, kamu bisa membuat peta pikiran dengan banyak gambar, warna, dan simbol-simbol yang memberikan visualisasi yang demikian kamu akan lebih mudah untuk menghafal informasi yang kamu butuhkan. Cara Membuat Mind Mapping Sumber Untuk kamu yang masih bingung tentang bagaimana cara membuat mind mapping yang bagus, kamu bisa melihat contoh mind mapping di atas. Gambar mind mapping tersebut menunjukkan beberapa cabang yang bisa kamu buat dengan menggunakan peta pikiran. Langkah/ cara membuat mind mapping Mulailah dengan menulis atau menggambar ide atau gagasan yang ingin kamu kembangkan di tengah halaman kosong. Untuk memudahkan pembuatan mind mapping, sebaiknya kamu memilih halaman berbentuk membuat ide utama, kamu bisa mulai mengembangkan sub topik terkait topik utama peta masing-masing sub topik ke tengah topik utama dengan membuat sebuah garis penghubung. Kamu juga bisa membuat sub topik yang lebih kecil dari sub topik sebelumnya dengan membuat hierarki sub topik sesuai keinginan untuk menulis sesingkat mungkin dengan satu atau dua kata topik saja, dan usahakan untuk tidak menulis frasa lengkap pada peta pikiran, karena ini akan membuat mind mapping-mu menjadi kurang proses tersebut sampai semua ide dan gagasan yang ada di pikiranmu tertuang dalam peta pikiran mempercantik mind mapping kamu juga bisa menggunakan warna, gambar, atau simbol yang kamu suka untuk meningkatkan visual peta juga bisa memvariasikan ukuran teks, bentuk gambar, warna, dan simbol. Jangan lupa untuk menekankan poin-point penting dengan menabalkan garis atau teks pada topik yang kamu inginkan. Baca Juga Apa Tanda Zona Nyaman Dalam Pekerjaan? Simak Tandanya! Nah, itu dia Toppers pengertian mind mapping dan cara membuat mind mapping. Gimana Toppers, tidak sulit bukan? Kamu bisa menggunakan peta pikiran ini untuk merangsang otak dan pikiranmu saat sedang berhadapan jalan buntu. Untuk kamu yang ingin membuat peta pikiran, kamu bisa membuatnya secara digital di laptop dan komputer, atau membuatnya secara manual menggunakan selembar kertas, pensil warna, dan krayon. Sekarang kamu bisa beli perlengkapan untuk membuat mind map seperti, pensil, penggaris, dan peralatan menulis lainnya yang semuanya bisa kamu dapatkan di Tokopedia! Temukan berbagai macam pelatihan Kartu Prakerja yang bermanfaat di Tokopedia dan dapatkan sertifikatnya dengan mudah! Penulis Nyimas Pamela
Buatlahmind mapping mengenai sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer - 7715061 Claudiniabra Claudiniabra 04.10.2016 Sejarah Sekolah Menengah Atas terjawab • terverifikasi oleh ahli Buatlah mind mapping mengenai sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1 Lihat jawaban Iklan Iklan gumantinr gumantinr
Masa Demokrasi Parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan Undang-undang Dasar Sementara 1950 sebagai undang-undang Negara Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 238. Demokrasi Parlementer juga disebut sebagai masa Demokrasi Liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberalisme. Pemerintahan Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959 menganut sistem demokrasi parlementer. Tepatnya, Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer yaitu pada 17 Agustus 1950 hingga 6 Juli 1959. Bagaimana perkembangan politik, ekonomi & kehidupan masyarakat pada masa ini? Berikut pemaparannya. Perkembangan Politik Masa Demokrasi Parlementer Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pada masa Demokrasi Parlementer undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUD Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUD Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Apa yang dimaksud dengan sistem parlementer? Berikut penjelasannya. Sistem Pemerintahan Masa Demokrasi Parlementer Sistem Pemerintahan yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah sistem parlementer yang artinya Kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Dalam sistem ini, parlemen sangat berkuasa. Apabila kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen dapat dengan segera membubarkannya. Kabinet yang digunakan pada masa Demokrasi Parlementer adalah sistem Zaken Kabinet. Zaken kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Kabinet yang Terbentuk pada Masa Demokrasi Parlementer Tercatat terdapat 7 kabinet pada masa demokrasi parlementer. Beberapa kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi parlementer adalah kabinet Natsir, Sukiman-Suwirjo, Wilopo, Ali Sastroamidjojo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Djuanda. Berikut adalah pemaparan masing-masing kabinet yang berdiri pada masa ini. No. Nama kabinet Perdana Menteri Jumlah personel Awal masa kerja Akhir masa kerja 1. Natsir Mohammad Natsir 18 6-September-1950 21-Maret-1951 2. Sukiman-Suwirjo Sukiman Wirjosandjojo 20 27-April-1951 23-Februari-1952 3. Wilopo Wilopo 18 3-April-1952 3-Juni-1953 4. Ali Sastroamidjojo I Ali Sastroamidjojo 20 1-Agustus-1953 24-Juli-1955 5. Burhanuddin Harahap Burhanuddin Harahap 23 12-Agustus-1955 3-Maret-1956 6. Ali Sastroamidjojo II Ali Sastroamidjojo 25 24-Maret-1956 14-Maret-1957 7. Djuanda Djuanda Kartawidjaja 24 9-April-1957 5-Juli-1959 Sistem Kepartaian Masa Demokrasi Parlementer Sistem kepartaian yang dianut pada Masa Demokrasi Parlementer adalah sistem multi partai. Artinya, sistem ini memiliki banyak partai politik. Menurut Tim Kemdikbud 2017, hlm. 240 Partai-partai yang berdiri pada masa demokrasi parlementer adalah sebagai berikut. Nama Partai Pimpinan Tanggal Berdiri Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi Dr. Sukirman Wiryosanjoyo 7 November 1945 Partai Nasional Indonesia PNI Sidik Joyosukarto 29 Januari 1945 Partai Sosialis Indonesia PSI Amir Syarifuddin 20 November 1945 Partai Komunis Indonesia PKI Mr. Moh. Yusuf 7 November 1945 Partai Buruh Indonesia PBI Nyono 8 November 1945 Partai Rakyat Jelata PRJ Sutan Dewanis 8 November 1945 Partai Kristen Indonesia Parkindo Ds. Probowinoto 10 November 1945 Partai Rakyat Sosialis PRS Sutan Syahrir 20 November 1945 Persatuan Marhaen Indonesia Permai JB Assa 17 Desember 1945 Partai Katholik Republik Indonesia PKRI IJ Kassimo 8 Desember 1945 Partai-partai politik yang berdiri di masa demokrasi parlementer cenderung memperjuangkan kepentingan golongan dari pada kepentingan nasional. Partai-partai ini saling bersaing, saling mencari kesalahan serta saling menjatuhkan. Bahkan partai-partai politik yang tidak memegang jabatan kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan tindakan oposisi kurang sehat yang berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Pemilu 1955 Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum Pemilu pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan salah satu tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 menandakan telah berjalannya demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung. Dalam pemilu ini, rakyat dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil yang mereka percaya. Banyak kalangan yang menilai bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Pemilu pertama ini melibatkan 39 juta rakyat Indonesia yang memberikan suaranya. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni meliputi Pemilu 1955 tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955. Tahap ini memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Perolehan suara terbanyak pada Pemilu ini dimenangkan oleh empat partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pemilu 1955 tahap kedua dilaksanakan pada pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950. Selanjutnya, anggota DPR hasil Pemilu 1955 dilantik pada 20 Maret 1956, sedangkan pelantikan anggota Konstituante dilaksanakan pada 10 November 1956. Gangguan Keamanan & Pemberontakan pada Masa Demokrasi Parlementer Pemilu tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, namun ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat. Pemerintahan masih belum dapat berjalan dengan stabil. Hal ini karena para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya masing-masing. Pergantian kabinet dalam waktu singkat masih terus saja terus terjadi. Kemudian hal ini akhirnya menyebabkan munculnya berbagai pergolakan di berbagai daerah. Dalam perkembangannya, pergolakan-pergolakan itu mengarah pada gerakan pemberontakan yang berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini beberapa gerakan pemberontakan yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer meliputi APRA, RMS, Pemberontakan Andi Azis, Pemberontakan PRRI dan Permesta. Berikut adalah pemaparan masing-masing gerakan pemberontakan menurut Tim Kemdikbud 2017, hlm. 242-244. 1. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling dan didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang ratu adil yang memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januan 1950, pasukan APRA menyerang Kota Bandung serta melakukan pembantaian terhadap anggota TNI. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh Pasukan Siliwangi. 2. Pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS Pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil. Gerakan ini menolak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka ingin melepaskan diri dari NKRI karena menganggap Maluku dapat mandiri secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebab utama munculnya Gerakan RMS adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan terlalu kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang, yakni Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. 4. Pemberontakan Andi Azis Pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 5 April 1950. Peristiwa ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang menjadi pasukan kemanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Pada saat itu, di Makassar sering terjadi bentrokan antara kelompok propersatuan dengan kelompok pro-negara federal. Tuntutan ini tentunya tidak dipenuhi, dan pemerintah tetap mendatangkan TNI sebagai pasukan keamanan. Andi Aziz dan pasukannya yang kecewa kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting di Makassar, seperti pos-pos militer, kantor telekomunikasi, lapangan terbang, serta menahan Letnan Kolonel Mokoginta yang merupakan Panglima Tentara Teritorium Indonesia Timur. Pada akhirnya Andi Azis dan pasukannya yang memberontak akhirnya menyerah dan ditangkap oleh pasukan militer RI di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. 5. Pemberontakan PRRI dan Permesta Pemberontakan PRRI/Permesta terjadi di Sumatra dan Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal tersebut karena jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan. Akhirnya, hal itu menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya mereka membentuk gerakan dewan yang meliputi Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein, Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Simbolon, Terdapat pula Dewan Garuda di Sumatera Selatan pimpinan Letkol Barlian, dan Dewan Manguhi di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letkol Ventje Sumual. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut meminta agar Kabinet Djuanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5×24 jam. Setelah menerima ultimatum itu, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan Letkol Achmad Husein secara tidak hormat. Karena ultimatumnya ditolak pemerintah, pada 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Husein mengumumkan berdirinya PRRI kemudian diikuti oleh pengumuman Permesta pada 17 Februari 1958 di Sulawesi. Untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer. Pada 29 Mei 1961, Ahmad Husein dan tokoh-tokoh PRRI lainnya akhirnya menyerah. Konferensi Asia Afrika KAA dan Deklarasi Djuanda Masa Demokrasi Parlementer memang mengalami banyak gangguan stabilitas politik dan keamanan. Namun, pemerintah pada masa Demokrasi Parlementer juga mampu mewujudkan beberapa keberhasilan yang membanggakan. Keberhasilan tersebut di antaranya adalah Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika KAA dan Deklarasi Djuanda. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika KAA Konferensi Asia Afrika KAA diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Sidang berlangsung selama satu minggu dan menghasilkan sepuluh prinsip yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Isi dari dasasila Bandunga adalah sebagai berikut. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBBcc. Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama. Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika KAA meningkatkan pamor Indonesia. Karena, sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia mampu menyelenggarakan konferensi tingkat internasional. Keuntungan lainnya adalah adalah dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat itu masih dikuasai Belanda. Konferensi Asia Afrika KAA juga berpengaruh terhadap dunia internasional. Konferensi ini menjadi awal lahirnya organisasi gerakan Non-Blok. Setelah berakhirnya KAA, beberapa negara di Asia dan Afrika mulai memperjuangkan nasibnya untuk mencapai kemerdekaannya. Deklarasi Djuanda Sebelum Deklarasi Djuanda, Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa laut teritorial Indonesia lebarnya hanya 3 mil dari garis air rendah pada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan Indonesia. Batas 3 mil itu menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau Indonesia. Batas itu menyebabkan kapal-kapal asing bebas mengarungi lautan tersebut tanpa hambatan. Kondisi ini akan menyulitkan Indonesia dalam melakukan pengawasan wilayah Indonesia. Melihat kondisi inilah kemudian pemerintahan Kabinet Djuanda mendeklarasikan hukum teritorial. Deklarasi tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Isi dari Deklarasi Djuanda adalah sebagai berikut. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan asas negara Kepulauan, dan untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Penetapan Deklarasi Djuanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut III PBB Tahun 1982 United Nations Convention On The Law of The Sea/ UNCLOS 1982. Pengakuan Deklarasi Djuanda memperluas wilayah Indonesia hingga 2,5 kali lipat, yakni dari km² menjadi km². Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer Pada masa Demokrasi Parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan tersebut mencakup permasalahan jangka pendek dan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Sementara permasalahan jangka panjangnya adalah pertambahan jumlah penduduk yang diiringi tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya sebagai berikut. 1. Gunting Syafruddin Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin Prawiranegara, mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengah. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. 2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnik Tionghoa sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah melalui sistem ekonomi Gerakan Banteng. Tujuan dari sistem ekonomi Gerakan Banteng adalah sebagai berikut. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Maksudnya, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Gerakan Benteng dimulai pada bulan April 1950. Hasilnya selama 3 tahun 1950-1953 lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah semakin besar. Tidak dapat tercapainya tujuan Gerakan Banteng antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut. Pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif. Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah. Kurang mandirinya para pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. 3. Nasionalisasi Perusahaan Asing Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan cara mencabut hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam dua tahap, yakni sebagai berikut. Tahap pertama yaitu tahap pengambilalihan, penyitaan, dan penguasaan. Tahap kedua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. 4. Finansial Ekonomi Finek Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah Finansial Ekonomi Finek. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB. Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Hubungan Finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Usulan Indonesia ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda. Pada akhirnya pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan fineknya, yakni dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Febuari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Dampak dari pelaksanaan finek ini adalah banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya. Sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. 5. Rencana Pembangunan Lima Tahun RPLT Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956–1961. Rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal berikut. Depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 248. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer Kehidupan masyarkat pada masa Demokrasi Parlementer mengalami gejolak dalam berbaga bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesenian. Keadaan Sosial Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan kemanan di berbagai tempat. Sementara perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancer menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Pendidikan Pada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Kemudian, disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi. Hal itu karena menurut Menteri Pendidikan pada masa itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan di era modern. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 31. Maksudnya, setiap pendirian 3 sekolah umum, akan diadakan 1 sekolah teknik. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah yang berdurasi selama 3 tahun. Setelah itu, mereka juga dapat melanjutkan ke sekolah teknik atas selama 3 tahun lagi. Setelah sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan lulusannya dapat memiliki kompetensi dan mampu mengerjakan suatu bidang teknik tertentu. Selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang diadakan Akademi Pelayaran, Akademi Oseanografi , dan Akademi Research Laut. Tenaga pengajarnya didatangkan dari luar negeri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Pada masa Demokrasi Parlementer didirikan beberapa universitas baru di antaranya adalah Universitas Andalas di Padang, Universitas Sumatra Utara di Medan, Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Padjajaran di Bandung, Universitas Airlangga di Surabaya, dan Universitas Hasanuddin di Makassar. Kesenian Pada masa ini juga Indonesia mulai mengalami kemajuan dalam bidang seni. Dalam bidang kesenian, muncul berbagai organisasi seni lukis, seperti organisasi Pelukis Indonesia PI dan Gabungan Pelukis Indonesia GPI. Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia ASRI di Yogyakarta. Berakhirnya Masa Demokrasi Parlementer Berakhirnya masa demokrasi parlementer atau liberal ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali pada UUD 1945 yang berisi Pembubaran konstituante. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Presiden Soekarno menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan dekrit karena sistem pemerintahan parlementer dianggap tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan dan kestabilan politik. Hal tersebut tampak dari pergantian kabinet yang telah terjadi 7 kali hanya dalam kurun waktu antara 1950-1959 saja. Demokrasi parlementer juga dianggap hanya memancing perdebatan yang tiada ujungnya. Sementara itu kondisi negara malah semakin gawat dan tidak terkendali sehingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas IX. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. . 488 347 182 345 61 105 392 233mind mapping mengenai sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer
